Jakarta, Swarnaberita.com — Utang pemerintah Indonesia kembali menjadi perhatian setelah nilainya mencapai Rp10.293,69 triliun hingga Juni 2026. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan cukup besar dibandingkan posisi tiga bulan sebelumnya.

Meski nominal utang telah menembus Rp10.000 triliun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta publik tidak menilai kondisi fiskal Indonesia hanya berdasarkan besarnya nominal utang.

Menurut Purbaya, ukuran yang lebih relevan untuk melihat keberlanjutan utang adalah dengan membandingkannya terhadap kapasitas perekonomian nasional melalui rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Dan kalau kita lihat kan, masih di bawah 60 persen jauh,” ujar Purbaya kepada awak media di Kementerian Keuangan, Rabu (12/8/2026).

Rasio Utang Masih di Bawah Batas 60 Persen

Berdasarkan data pemerintah, posisi utang hingga Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun. Angka tersebut meningkat Rp373,27 triliun atau sekitar 3,76 persen dibandingkan posisi Maret 2026 yang berada di angka Rp9.920,42 triliun.

Namun, jika dihitung berdasarkan rasio terhadap PDB, posisi utang pemerintah berada di kisaran 41,26 persen.

Purbaya menilai angka tersebut masih berada dalam batas yang dapat dikelola karena jauh di bawah ambang 60 persen terhadap PDB sebagaimana menjadi batas yang diperbolehkan dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Karena itu, menurut dia, nominal utang yang besar tidak serta-merta menunjukkan bahwa kondisi fiskal sebuah negara berada dalam situasi yang membahayakan.

“Kalau kita melihat sustainability utang atau fiskal seperti itu, kita lihat relatif terhadap size ekonominya,” kata Purbaya.

Ia bahkan membandingkan kondisi Indonesia dengan Singapura yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi.

“Singapura 180 persen. Jadi kita lihat seperti itu,” ujarnya.

Perbandingan tersebut digunakan untuk menegaskan bahwa penilaian terhadap kesehatan fiskal tidak cukup hanya dengan melihat nominal utang. Ukuran perekonomian, kemampuan negara menghasilkan penerimaan, mengendalikan belanja, serta memenuhi kewajiban pembayaran menjadi bagian penting dalam menentukan keberlanjutan utang.

Utang Juni Belum Menjadi Gambaran Akhir 2026

Purbaya juga mengingatkan bahwa posisi utang hingga Juni belum dapat dijadikan sebagai gambaran final mengenai kondisi fiskal Indonesia sepanjang 2026.

Pemerintah masih memiliki waktu hingga akhir tahun untuk mengelola kebutuhan pembiayaan, penerimaan negara, belanja, dan defisit anggaran.

“Belum berakhir tahunnya, nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa. Harusnya sih akan bisa turun lagi sedikit,” ujar Purbaya.

Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah masih membuka ruang untuk menekan pertumbuhan utang hingga penghujung tahun.

Dengan demikian, kenaikan utang pada semester pertama tidak serta-merta menggambarkan arah akhir posisi utang pemerintah pada Desember 2026.

Pemerintah Siapkan Rem Pertumbuhan Utang

Meski mengklaim posisi utang masih aman, pemerintah tetap menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga agar pertumbuhan utang tidak semakin tinggi.

Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah menjaga defisit APBN tetap terkendali. Pemerintah berupaya memastikan kebutuhan pembiayaan akibat defisit tidak berkembang terlalu besar dan kemudian mendorong peningkatan utang secara berlebihan.

“Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat,” kata Purbaya.

Selain mengendalikan defisit, pemerintah juga berencana meningkatkan efektivitas penerimaan negara, khususnya melalui perbaikan sistem pemungutan pajak.

Purbaya menegaskan langkah tersebut tidak berarti pemerintah akan menaikkan tarif pajak.

Menurutnya, yang hendak diperbaiki adalah mekanisme dan efektivitas pengumpulan penerimaan sehingga potensi pajak yang seharusnya masuk ke kas negara dapat dihimpun secara lebih optimal.

“Terus kita akan efektifkan tax collection. Bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita mengumpulkan pajak,” ujarnya.

Pengelolaan Utang Tak Hanya Soal Menambah Pembiayaan

Besarnya utang pemerintah juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pengelolaan APBN.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menegaskan bahwa pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan sekaligus menjaga kesehatan portofolio utang pemerintah.

Pemerintah berupaya memperoleh komposisi utang yang optimal sekaligus mendukung perkembangan pasar keuangan domestik.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan utang tidak semata-mata diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan risiko dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

Tantangan Fiskal Menunggu hingga Akhir Tahun

Posisi utang sebesar Rp10.293,69 triliun hingga Juni 2026 pada akhirnya baru menggambarkan kondisi fiskal Indonesia di tengah perjalanan tahun.

Pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan hingga akhir 2026, mulai dari perkembangan ekonomi global, dinamika nilai tukar, penerimaan negara, belanja pemerintah, hingga kebutuhan pembiayaan APBN.

Di satu sisi, pemerintah menilai rasio utang sebesar 41,26 persen terhadap PDB masih memberikan ruang fiskal karena berada cukup jauh di bawah batas 60 persen.

Namun di sisi lain, meningkatnya nominal utang tetap membutuhkan pengelolaan yang hati-hati. Pemerintah dituntut mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban utangnya.

Karena itu, perhatian terhadap utang pemerintah ke depan bukan hanya soal seberapa besar angka yang tercatat, tetapi juga seberapa efektif pemerintah meningkatkan penerimaan, mengendalikan defisit, mengelola belanja, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta memastikan biaya dan risiko utang tetap terkendali.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan utang dapat ditekan tanpa mengganggu kebutuhan pembiayaan pembangunan dan keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional hingga akhir 2026.

***

(Sebagian artikel diolah dari dari TribunTrends – Foto: Tribun Trends)