Pendidikan Islam dan Tantangan Membaca Ulang Pemikiran Politik
Pendidikan Islam dan Tantangan Membaca Ulang Pemikiran Politik - Foto: Aidah
Resensi Buku
Oleh: Aidah Buhairi, S.Ag., M.Pd.
Dosen Universitas Al-Qur’an Ittifaqiah (UQI) Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Identitas Buku
- Judul: Menggugat Ijtihad Politik Ali Abd al-Raziq: Tinjauan Apresiatif-Kritis
- Penulis: Dr. Muntoha, S.H., M.Ag. dan Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.
Perdebatan mengenai hubungan Islam dan negara merupakan salah satu tema penting yang tidak pernah kehilangan relevansinya dalam perjalanan pemikiran Islam. Sejak masa klasik hingga era kontemporer, para pemikir Muslim terus berupaya menjawab pertanyaan mendasar: apakah Islam mengharuskan umatnya memiliki bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu, ataukah persoalan kenegaraan merupakan wilayah ijtihad manusia yang dapat berubah mengikuti perkembangan zaman?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan pemikiran Ali Abd al-Raziq, seorang intelektual Muslim asal Mesir yang melalui karyanya Al-Islam wa Ushul al-Hukm (Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan) menawarkan pandangan yang cukup kontroversial mengenai hubungan agama dan kekuasaan politik. Pemikirannya menggugat anggapan bahwa sistem khilafah merupakan ketentuan agama yang wajib dipertahankan oleh umat Islam.
Persoalan inilah yang menjadi salah satu perhatian utama dalam buku Menggugat Ijtihad Politik Ali Abd al-Raziq: Tinjauan Apresiatif-Kritis, karya Dr. Muntoha, S.H., M.Ag. dan Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. Buku ini menarik karena tidak sekadar menghadirkan perdebatan mengenai pemikiran seorang tokoh, tetapi juga mengajak pembaca meninjau kembali bagaimana Islam memberikan ruang bagi perkembangan pemikiran politik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman.
Ijtihad Politik dan Dinamika Pemikiran Islam
Salah satu hal penting yang dapat dipetik dari pembahasan buku ini adalah bahwa pemikiran politik Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah, sosial, dan budaya tempat pemikiran tersebut berkembang. Sistem khilafah maupun gagasan tentang daulah Islamiyah merupakan bagian dari pengalaman sejarah dan hasil pemikiran politik umat Islam dalam menjawab kebutuhan pada masanya.
Karena itu, keberadaan sistem pemerintahan tertentu tidak serta-merta dapat diposisikan sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang diwajibkan oleh Al-Qur’an. Sebagai hasil ijtihad manusia, pemikiran mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan tentu memiliki keterbatasan. Ia dapat diapresiasi sebagai bagian dari khazanah intelektual Islam, tetapi tidak harus diberlakukan secara mutlak dan permanen sepanjang zaman.
Dalam konteks ini, kontribusi pemikiran Ali Abd al-Raziq patut ditempatkan sebagai bagian dari dinamika ijtihad politik umat Islam. Gagasannya membuka ruang diskusi bahwa persoalan pemerintahan merupakan wilayah yang membutuhkan penalaran, pertimbangan kemaslahatan, serta kemampuan membaca realitas sosial-politik.
Apresiasi terhadap pemikiran Ali Abd al-Raziq tidak berarti seluruh pandangannya harus diterima tanpa kritik. Justru pendekatan apresiatif-kritis sebagaimana tercermin dalam judul buku ini penting untuk membangun tradisi keilmuan Islam yang sehat. Sebuah pemikiran perlu dihargai kontribusinya, sekaligus diuji argumentasi dan relevansinya dengan nilai-nilai dasar Islam.
Di sinilah letak pentingnya membedakan antara ajaran agama yang bersumber dari wahyu dan hasil penafsiran manusia terhadap ajaran tersebut. Ketika hasil ijtihad diperlakukan sebagai kebenaran mutlak, ruang perkembangan pemikiran Islam berpotensi menjadi sempit. Sebaliknya, ketika setiap pemikiran ditempatkan secara proporsional, umat Islam memiliki kesempatan untuk terus mengembangkan gagasan yang lebih adaptif, responsif, dan solutif.
Agama dan Politik: Bukan Sekadar Persoalan Pemisahan
Salah satu persoalan yang perlu dipahami secara lebih mendalam dalam diskursus pemikiran politik Islam adalah hubungan antara agama dan politik. Perdebatan mengenai pemisahan agama dan negara sering kali menempatkan persoalan ini dalam dua kutub yang saling berhadapan: kelompok yang menghendaki penyatuan agama dan negara secara formal serta kelompok yang memandang keduanya sebagai wilayah yang harus dipisahkan.
Padahal, hubungan agama dan politik dalam Islam tidak sesederhana dikotomi tersebut. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman mengenai hubungan antarmanusia, keadilan, amanah, persamaan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial.
Politik dapat dipahami sebagai salah satu ruang implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan publik. Agama memberikan landasan moral dan etika, sementara politik menjadi instrumen untuk mengelola kehidupan bersama dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
Persoalannya bukan semata-mata apakah agama harus menyatu dengan negara atau dipisahkan darinya, melainkan bagaimana nilai-nilai agama dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun tata kehidupan politik yang adil, demokratis, dan berkeadaban.
Dalam konteks Indonesia, pandangan ini memiliki relevansi yang sangat kuat. Indonesia bukan negara agama yang mendasarkan seluruh sistem ketatanegaraannya pada satu tafsir keagamaan tertentu, tetapi juga bukan negara yang menyingkirkan agama dari kehidupan publik. Pancasila memberikan ruang bagi nilai-nilai ketuhanan untuk hadir bersama prinsip kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
Karena itu, kontribusi pemikiran politik Islam di Indonesia tidak harus diwujudkan melalui formalisasi simbol dan institusi negara Islam. Kontribusi tersebut justru dapat hadir melalui penguatan etika penyelenggaraan negara, pemberantasan korupsi, perlindungan hak warga negara, penegakan keadilan, serta keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang lemah.
Relevansi bagi Pendidikan Islam di Indonesia
Perdebatan pemikiran Ali Abd al-Raziq sebagaimana dibahas dalam buku ini memiliki relevansi penting bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam, baik madrasah, pesantren, perguruan tinggi keagamaan Islam, maupun lembaga pendidikan Islam lainnya, memiliki tanggung jawab untuk membangun tradisi intelektual yang terbuka, kritis, dan bertanggung jawab.
Selama ini, pembelajaran politik Islam terkadang masih lebih banyak memperkenalkan pemikiran tokoh sebagai kumpulan teori atau pendapat yang harus dihafalkan. Padahal, pemikiran para tokoh Islam lahir dari konteks sejarah dan persoalan sosial tertentu. Peserta didik perlu diajak memahami latar belakang kemunculan suatu gagasan, argumentasi yang digunakan, serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat saat ini.
Pemikiran Ali Abd al-Raziq, misalnya, dapat menjadi bahan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan analisis mahasiswa dalam memahami hubungan agama dan negara. Mahasiswa tidak cukup hanya mengetahui bahwa Ali Abd al-Raziq memiliki pandangan berbeda mengenai khilafah, tetapi juga perlu memahami mengapa pemikiran tersebut muncul, bagaimana argumentasi keagamaannya dibangun, serta bagaimana gagasannya diperdebatkan oleh para pemikir Muslim lainnya.
Pendekatan semacam ini penting agar pendidikan Islam tidak terjebak pada pola pembelajaran yang dogmatis dan tekstual semata. Pendidikan Islam perlu memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, dialog intelektual, dan pengujian argumentasi. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan keagamaan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi persoalan kehidupan.
Dalam konteks perguruan tinggi Islam, khususnya program studi yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, hukum Islam, dan pemikiran Islam, kajian mengenai hubungan Islam dan negara seharusnya menjadi bagian penting dari pengembangan kurikulum. Mahasiswa perlu diperkenalkan dengan beragam pemikiran politik Islam, mulai dari pemikiran klasik hingga kontemporer, termasuk gagasan Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Ali Abd al-Raziq, hingga pemikir Muslim modern lainnya.
Melalui pendekatan komparatif dan kritis, mahasiswa dapat memahami bahwa khazanah pemikiran Islam memiliki keragaman metodologi dan perspektif. Perbedaan tersebut bukan ancaman bagi agama, melainkan bagian dari kekayaan intelektual Islam yang perlu dirawat.
Pendidikan Islam juga harus mampu melahirkan generasi Muslim yang tidak mudah terjebak dalam pemahaman politik keagamaan yang eksklusif. Kesalehan seseorang tidak semestinya hanya diukur dari kemampuannya memperjuangkan simbol-simbol agama dalam ruang politik, tetapi juga dari komitmennya terhadap kejujuran, keadilan, toleransi, tanggung jawab, dan kemanusiaan.
Dengan kata lain, pendidikan Islam perlu bergerak dari sekadar transfer pengetahuan menuju pembentukan karakter dan kesadaran kewargaan. Nilai-nilai Islam harus mampu membentuk peserta didik menjadi warga negara yang religius sekaligus demokratis, memiliki identitas keislaman yang kuat, tetapi tetap menghormati kemajemukan bangsa.
Membangun Tradisi Berpikir Kritis dan Moderat
Buku ini juga memberikan pelajaran penting mengenai perlunya membangun tradisi berpikir kritis dalam kehidupan umat Islam. Sikap kritis bukan berarti mempertanyakan atau menolak ajaran agama, melainkan kemampuan membedakan antara nilai-nilai agama yang bersifat prinsipil dan pemikiran manusia yang terbuka untuk dikaji ulang.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap tersebut menjadi semakin penting. Tantangan politik kontemporer tidak selalu dapat dijawab dengan mengulang sistem pemerintahan masa lalu. Perkembangan demokrasi, hak asasi manusia, teknologi informasi, globalisasi, dan perubahan struktur masyarakat menuntut umat Islam untuk terus mengembangkan pemikiran yang kontekstual.
Oleh sebab itu, pemikiran politik Islam perlu diarahkan pada upaya menghadirkan kemaslahatan bersama. Ukuran keberhasilan sebuah sistem pemerintahan tidak semata-mata terletak pada nama atau simbol yang digunakan, tetapi juga pada kemampuannya menghadirkan keadilan, kesejahteraan, perlindungan hak, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.
Dalam perspektif maqashid al-syariah, penyelenggaraan kehidupan bernegara seharusnya diarahkan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mengembangkan kemaslahatan manusia secara lebih luas. Dengan demikian, nilai-nilai Islam dapat berkontribusi dalam membangun kehidupan bernegara tanpa harus terjebak dalam perdebatan formalistik mengenai bentuk negara yang paling Islami.
Tentu saja, pemikiran semacam ini membutuhkan kedewasaan intelektual dan keberanian untuk berdialog. Umat Islam perlu menghindari kecenderungan menganggap satu pendapat politik sebagai representasi tunggal kebenaran agama. Sebab, dalam persoalan yang merupakan wilayah ijtihad, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.
Menghidupkan Kembali Ruang Ijtihad
Pada akhirnya, buku Menggugat Ijtihad Politik Ali Abd al-Raziq: Tinjauan Apresiatif-Kritis karya Muntoha dan Yusdani layak dibaca oleh kalangan akademisi, mahasiswa, pemerhati hukum Islam, serta siapa pun yang memiliki perhatian terhadap perkembangan pemikiran politik Islam.
Buku ini mengingatkan bahwa pemikiran politik Islam merupakan wilayah intelektual yang dinamis. Gagasan mengenai khilafah, daulah Islamiyah, maupun sistem pemerintahan lainnya perlu ditempatkan dalam konteks sejarah dan perkembangan pemikiran umat Islam. Tidak semua hasil ijtihad politik masa lalu harus dipertahankan sebagai model tunggal untuk menjawab persoalan masa kini.
Buku ini dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas diskusi mengenai hubungan agama, negara, demokrasi, dan pendidikan Islam di Indonesia. Tantangan terbesar pendidikan Islam bukan sekadar melahirkan generasi yang memahami teks keagamaan, melainkan juga generasi yang mampu membaca realitas, mengembangkan argumentasi, menghargai perbedaan, dan menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.
Islam tidak kehilangan relevansinya ketika umatnya mengembangkan pemikiran politik yang baru. Justru melalui ijtihad yang bertanggung jawab, nilai-nilai Islam dapat terus hadir menjawab perubahan zaman.
Yang semestinya dipertahankan sepanjang masa bukanlah bentuk politik hasil pemikiran manusia, melainkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, amanah, dan kemanusiaan yang menjadi ruh ajaran Islam.
* * *
Editor: Eko Arisandi