Komaruddin Hidayat: Gibran Tak Bisa Mundur Begitu Saja, Harus Pertanggungjawabkan Jabatan Wapres

0
Komaruddin Hidayat: Gibran Tak Bisa Mundur Begitu Saja, Harus Pertanggungjawabkan Jabatan Wapres - www.swarnaberita.com

Komaruddin Hidayat - Foto: Kompas.id

JAKARTA, SWARNABERITA.COM – Ketua Dewan Pers sekaligus pengamat politik, Komaruddin Hidayat, menilai jabatan wakil presiden bukanlah hak pribadi yang dapat ditinggalkan sewaktu-waktu tanpa pertanggungjawaban. Menurutnya, posisi tersebut merupakan amanat konstitusional sekaligus tanggung jawab politik dan sosial yang diperoleh melalui proses pemilihan umum.

Karena itu, apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengajukan pengunduran diri, Komaruddin berpandangan bahwa langkah tersebut harus disertai pertanggungjawaban di hadapan lembaga perwakilan rakyat.

“DPR/MPR mesti meminta pertanggungjawaban Gibran atas permohonan pengunduran dirinya. Jika dia mundur karena pelanggaran etika dan hukum, maka dia tidak bisa seenaknya mengelak, cuci tangan, tanpa pertanggungjawaban politik dan mengelak dari sanksi hukum akibat perbuatannya,” ujar Komaruddin dalam pernyataan tertulis, Selasa.

Komaruddin mengaku belum mengetahui secara pasti apakah persoalan hukum yang dikaitkan dengan Gibran telah sepenuhnya selesai atau masih menyisakan persoalan yang harus dipertanggungjawabkan.

Namun, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut kepentingan pribadi Gibran. Lebih dari itu, persoalan ini berkaitan dengan upaya menjaga etika, kepatuhan hukum, dan tata kelola kehidupan bernegara.

Ia mengingatkan agar jabatan wakil presiden tidak diperlakukan sebagai posisi yang bisa digunakan untuk sekadar belajar atau mencoba-coba berpolitik dengan menggunakan anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat.

“Jangan sampai jabatan Wapres diperlakukan sebagai panggung mainan, sebagai tempat magang latihan berpolitik dengan anggaran negara yang dipungut dari pajak rakyat,” tegasnya.

Singgung Peluang Pemakzulan

Dalam pernyataannya, Komaruddin juga mengutip pandangan pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, yang menyebut adanya dua putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), yang dinilai menjadi dasar penting dalam pembahasan kemungkinan pemakzulan Gibran.

Menurut Komaruddin, persoalan pengunduran diri tidak bisa hanya dilihat sebagai keputusan personal. Sebab, jabatan wakil presiden melekat dengan tanggung jawab publik yang harus dijalankan secara etis dan konstitusional.

Ia menjelaskan, apabila jabatan wakil presiden dipandang semata-mata sebagai hak pribadi, pengunduran diri mungkin dapat dianggap sebagai pilihan terhormat. Namun, karena jabatan tersebut merupakan amanat rakyat, seorang wakil presiden tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban.

“Jadi, kalau saja jabatan Wapres itu sebagai ‘hak’, maka mundur bisa dipandang sebagai sikap terhormat. Tetapi karena jabatan itu amanat dan tanggung jawab, Gibran tidak etis jika berhenti tanpa menyampaikan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Komaruddin juga menilai situasi yang dikaitkan dengan Gibran tidak bisa disamakan dengan pengunduran diri Presiden Soeharto maupun Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Menurutnya, kedua tokoh tersebut mengundurkan diri dalam situasi yang berbeda dan tidak didahului persoalan pelanggaran etika maupun hukum sebagaimana yang kini dipersoalkan terhadap Gibran.

“Gibran mundur bukan secara sukarela, tetapi mundur karena keterdesakan publik atas cacat moral dan hukum yang melekat pada dirinya,” kata Komaruddin.

Gibran Bantah Mundur karena Persoalan Ijazah

Di tengah berkembangnya polemik tersebut, Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah membantah bahwa isu pengunduran dirinya berkaitan dengan persoalan ijazah.

Ia menegaskan bahwa dokumen pendidikannya lengkap dan keputusan untuk mundur, jika benar ditempuh, merupakan keputusan pribadi yang tidak berkaitan dengan polemik tersebut.

“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah,” ujar Gibran.

Polemik mengenai posisi Gibran sebagai wakil presiden pun terus menjadi perhatian publik. Perdebatan tidak hanya berkisar pada persoalan dokumen pendidikan, tetapi juga menyentuh aspek etika jabatan, tanggung jawab pejabat negara, serta mekanisme konstitusional dalam pemberhentian maupun pengunduran diri seorang wakil presiden.

* * *

(Berita diolah dari Republika)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *