Yusril Buka Suara soal Polemik Ijazah Gibran, Kemendikdasmen Resmi Cabut Surat Keterangan Penyetaraan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bersiap menyampaikan keterangan pers usai mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta, Senin (9/11/2026). Dalam rapat tersebut Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan selaku pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) lintas lembaga untuk mengatasi hambatan prosedural dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. © ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
JAKARTA, SWARNABERITA.COM – Polemik keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Di tengah munculnya desakan politik di DPR dan isu pengunduran diri yang telah dibantah Gibran, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan mengenai konsekuensi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap dokumen tersebut.
Yusril menegaskan, putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan ijazah Gibran tidak sah telah bersifat final. Karena itu, menurutnya, tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan tersebut.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut kemudian memancing beragam tanggapan warganet. Sejumlah pengguna media sosial menyoroti posisi Yusril yang pernah menjadi pengacara pasangan Prabowo-Gibran setelah keduanya dinyatakan menang dalam Pilpres. Mereka mempertanyakan apakah Yusril pernah memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan Gibran, termasuk ijazah yang digunakan untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pertanyaan lain juga muncul mengenai dokumen pendidikan Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Yusril memberikan penjelasan melalui akun Threads pada Ahad (15/11/2026). Ia menyebut persoalan pemenuhan persyaratan Gibran merupakan konsekuensi dari putusan MA yang membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut.
Menurut Yusril, putusan itu berlaku secara ex tunc, yakni sejak dokumen yang dipersoalkan diterbitkan. Ia juga menegaskan bahwa persoalan tersebut secara khusus berkaitan dengan dokumen milik Gibran.
“Kenapa hanya Pak Gibran? Karena yang punya masalah dengan ijazah memang hanya Pak Gibran,” tulis Yusril.
Sehari kemudian, Senin (16/11/2026), Yusril kembali memberikan penjelasan melalui akun X. Ia menerangkan bahwa dirinya bersama tim hukum baru menjadi pengacara Prabowo-Gibran setelah KPU menetapkan keduanya sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Dengan demikian, menurut Yusril, tim hukum menerima pasangan calon yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU. Pada saat itu, tidak ada keberatan dari dua pasangan calon lainnya, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Yusril menegaskan, tugasnya sebagai pengacara bukan melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumen persyaratan pasangan calon yang telah ditetapkan KPU.
Ia bahkan mempertanyakan apakah seorang pengacara yang ditunjuk setelah penetapan pasangan calon akan datang kembali ke KPU untuk memverifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan tersebut.
Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Gibran
Di tengah polemik yang terus berkembang, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengambil langkah administratif dengan mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, mengatakan bahwa keputusan pencabutan tersebut telah diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam persidangan pada Kamis. Langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan MA.
“Menindaklanjuti putusan MA, Kemendikdasmen sudah mencabut suket dan sudah diserahkan ke PTUN pada persidangan hari ini,” ujar Atip kepada ANTARA di Jakarta.
Atip menjelaskan, setelah Kemendikdasmen mencabut objek gugatan, PTUN kemudian menyatakan gugatan penggugat gugur.
Menurutnya, keputusan tersebut sekaligus menandai berakhirnya proses hukum yang berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
“Dengan putusan ini, maka persoalan keabsahan suket sudah selesai dan tidak ada lagi langkah hukum dan upaya hukum yang bisa ditempuh,” katanya.
Pencabutan suket tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan MA. Sementara penyerahan surat keputusan pencabutan kepada PTUN menjadi bagian dari proses penyelesaian perkara yang sedang berjalan.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga telah membenarkan penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.
SK tersebut mengatur pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
“Ya benar kami melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus mengeluarkan surat keputusan tersebut tentang pencabutan surat keterangan,” kata Abdul Mu’ti.
Dengan pencabutan dokumen tersebut, polemik keabsahan suket penyetaraan ijazah Gibran memasuki babak baru. Meski proses hukum terkait objek gugatan telah dinyatakan selesai, perhatian publik terhadap persoalan ini masih terlihat melalui berbagai diskusi dan perdebatan di ruang politik maupun media sosial.