Tenggat Hari Ini, Prabowo Dituntut Segera Ajukan Dua Nama Calon Wapres Pengganti Gibran

0
Tenggat Hari Ini, Prabowo Dituntut Segera Ajukan Dua Nama Calon Wapres Pengganti Gibran - www.swarnaberita.com

Presiden Prabowo Subianto memiliki batas waktu hingga Kamis (19/11/2026) untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) kepada pimpinan MPR. - Foto: Dok BPMI Setpres

JAKARTA, SWARNABERITA.COM – Presiden Prabowo Subianto menghadapi tenggat waktu pengajuan dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Kamis (19/11/2026) menjadi batas akhir bagi Presiden untuk menyampaikan dua nama calon tersebut kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila pemilihan dan pelantikan dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.

Pakar kepemiluan Titi Anggraini menjelaskan, batas waktu pengajuan calon Wapres mengacu pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.

Dalam ketentuan tersebut, Presiden wajib mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan masing-masing paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna MPR.

“Presiden harus mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat Kamis, 19 November 2026,” kata Titi dalam keterangannya, Kamis pagi.

Titi menegaskan, penghitungan tenggat waktu tersebut menggunakan hari kerja, bukan hari kalender. Artinya, Sabtu dan Minggu tidak masuk dalam perhitungan. Hari pelaksanaan sidang paripurna juga tidak dihitung sebagai bagian dari tenggat pengusulan.

Dengan jadwal sidang pada 9 Desember 2026, 8 Desember menjadi H-1, sedangkan 19 November merupakan batas pengusulan atau H-14.

“Penghitungan dilakukan mundur dari hari kerja sebelum sidang, 8 Desember adalah H-1 dan 19 November adalah H-14,” jelasnya.

Titi juga menyoroti perbedaan redaksi antara UU MD3 dan Tata Tertib MPR mengenai batas waktu pengajuan calon Wapres. UU MD3 menggunakan frasa “paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum”, sementara Tata Tertib MPR menggunakan frasa “paling lama 14 (empat belas) hari sebelum”.

Menurutnya, kedua ketentuan tersebut harus dibaca secara selaras dengan menempatkan UU MD3 sebagai rujukan utama. Selain itu, Presiden harus menyampaikan dua nama calon sekaligus dengan melengkapi seluruh persyaratan administratif masing-masing kandidat.

Delapan Nama Mulai Diperbincangkan

Menjelang penentuan calon Wapres, sejumlah nama mulai diperbincangkan di ruang politik nasional. Figur-figur tersebut berasal dari internal Partai Gerindra maupun partai politik lain yang berada dalam lingkaran pemerintahan.

Beberapa nama yang disebut memiliki peluang di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, Sugiono, Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Pramono Anung, Mahfud MD, dan Muhaimin Iskandar.

Meski demikian, nama-nama tersebut masih sebatas spekulasi dan wacana politik. Keputusan akhir mengenai dua kandidat yang akan diajukan tetap berada di tangan Presiden Prabowo.

MPR Sepakati Sidang Pemilihan pada 9 Desember

Sebelumnya, rapat gabungan MPR RI menyepakati pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih dan melantik Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (9/12/2026).

Jadwal tersebut mengalami perubahan dari rencana sebelumnya yang menetapkan pelaksanaan sidang pada 2 Desember 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, perubahan jadwal itu didasarkan pada surat Presiden yang mengusulkan agar sidang paripurna dilaksanakan pada 9 Desember.

“Dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan dan pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Usulan tersebut kemudian disetujui dalam rapat gabungan MPR. Dengan demikian, pengajuan dua nama calon Wapres oleh Presiden menjadi tahapan penting sebelum proses pemilihan berlangsung.

Tiga Pertimbangan Strategis Prabowo

Di tengah dinamika pencarian figur pengganti Gibran, pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, Mochammad Farisi, menilai terdapat sedikitnya tiga parameter strategis yang kemungkinan menjadi pertimbangan Prabowo dalam menentukan calon pendampingnya hingga akhir masa jabatan 2024–2029.

Pertama, akseptabilitas di internal koalisi pemerintahan.

Menurut Farisi, dalam sistem presidensial multipartai, Presiden membutuhkan sosok Wakil Presiden yang dapat diterima secara luas oleh partai-partai pendukung pemerintah di parlemen.

Penerimaan tersebut penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus menghindari munculnya faksi maupun gesekan baru di internal koalisi.

Kedua, keselarasan strategi politik menuju 2029.

Farisi menilai Prabowo kemungkinan akan memilih figur yang memiliki kesamaan arah politik dan tidak berpotensi menjadi kekuatan tandingan di dalam pemerintahan.

“Secara kalkulasi politik, Presiden tentu akan memilih figur yang satu frekuensi dan tidak berpotensi menjadi ‘matahari kembar’ atau ancaman politik bagi agenda keberlanjutan di 2029,” ujarnya.

Dengan pertimbangan tersebut, Wakil Presiden yang baru diharapkan mampu memperkuat konsolidasi pemerintahan dan mendukung agenda politik Presiden, bukan justru membangun panggung politik yang berseberangan.

Ketiga, kapasitas kepemimpinan yang mampu melengkapi Presiden.

Farisi berpandangan, Wakil Presiden ideal tidak cukup hanya memiliki kekuatan politik. Figur tersebut juga perlu mempunyai kemampuan teknokratis untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan.

Di antaranya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, pengendalian inflasi pangan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.

“Sosok Wapres yang ideal adalah figur teknokratis-politis yang memahami anatomi persoalan daerah sehingga mampu menjadi eksekutor lapangan bagi visi Presiden,” jelasnya.

Menurut Farisi, ketiga parameter tersebut menjadi penting karena pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan menggantikan posisi yang kosong. Lebih dari itu, figur yang terpilih akan turut menentukan arah konsolidasi dan efektivitas pemerintahan Prabowo hingga 2029.

Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres

Sebagaimana diketahui, MPR RI telah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026.

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan itu, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna.

Selanjutnya, MPR akan memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden untuk mengisi jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.

Dengan tenggat pengusulan yang jatuh pada 19 November 2026, perhatian publik kini tertuju pada langkah Presiden Prabowo. Dua nama yang akan diajukan tidak hanya menentukan siapa yang bakal menduduki kursi Wakil Presiden, tetapi juga memberikan gambaran mengenai arah konsolidasi politik pemerintahan menjelang 2029.

* * *

(Sumber: Diolah dari Tribun.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *