YOGYAKARTA, SWARNABERITA.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan seorang mantan pegawai bank milik negara berinisial HSU sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kelonggaran tarik kredit di wilayah Kabupaten Sleman.

Kasus yang diduga berlangsung sejak 2021 hingga Mei 2026 tersebut diperkirakan mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp6.740.100.000 atau sekitar Rp6,74 miliar.

Ironisnya, berdasarkan hasil penyidikan sementara, dana yang diduga diperoleh dari praktik tersebut digunakan tersangka untuk berbagai keperluan pribadi, mulai dari memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga bermain judi online.

Penetapan HSU sebagai tersangka dilakukan oleh tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati DIY pada Kamis (5/11/2026).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DIY, Langgeng Prabowo, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang dinilai cukup.

“Penyidik Kejati DIY menetapkan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kelonggaran tarik kredit satu bank pelat merah wilayah Sleman,” ungkap Langgeng dalam konferensi pers di Kantor Kejati DIY, Kamis (5/11/2026).

Diduga Memalsukan Tanda Tangan dan Cap Bank

Dalam perjalanan kariernya, HSU diketahui pernah menjabat sebagai Account Officer Yunior. Ia kemudian menduduki posisi Pimpinan Cabang Pembantu Kelas 3 di salah satu kantor cabang bank tersebut di wilayah Sleman.

Penyidik menduga tersangka memanfaatkan kewenangan dan jabatannya untuk mengambil dana milik bank yang tersimpan dalam rekening kelonggaran tarik kredit.

Modus yang diduga dilakukan adalah memalsukan tanda tangan pada dokumen bukti penarikan serta membuat cap palsu untuk mencairkan dana tersebut.

Akibat tindakan itu, pihak bank harus mengeluarkan dana internal untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

“Modus yang digunakan yakni memalsukan tanda tangan pada bukti penarikan serta membuat cap palsu untuk mencairkan dana tersebut. Akibat perbuatan itu, pihak bank harus mengeluarkan dana internal untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan,” jelas Langgeng.

Perkara ini menjadi pengingat bahwa penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya pengawasan internal dapat menimbulkan kerugian besar bagi lembaga keuangan. Proses hukum terhadap tersangka pun masih berjalan sesuai tahapan penyidikan.

Hingga berita ini ditulis, HSU berstatus sebagai tersangka dan dugaan tindak pidana tersebut masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum.

* * *

(Berita diolah dari Tribun Jogja)