BOGOR, SWARNABERITA.COM – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di tengah perhatian publik terhadap penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.

Berdasarkan keterangan Sekretariat Presiden, pertemuan itu merupakan ajang silaturahmi antara Presiden dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi kepolisian pada berbagai periode. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo dan para mantan Kapolri bertukar pandangan mengenai sejumlah isu aktual, termasuk persoalan yang berkaitan dengan institusi Polri.

Prabowo didampingi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah:

1. Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi;
2. Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo;
3. Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro;
4. Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar;
5. Jenderal Pol (Purn) Sutanto;
6. Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri;
7. Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo;
8. Jenderal Pol (Purn) Sutarman;
9. Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti; dan
10. Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.

Dari deretan mantan Kapolri tersebut, Jenderal Pol (Purn) Idham Azis tidak terlihat hadir. Idham merupakan Kapolri yang menjabat sebelum Listyo Sigit Prabowo.

Pertemuan di Hambalang ini menjadi perhatian karena berlangsung ketika Polri tengah mengusut perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Meski demikian, keterangan resmi pemerintah menyebut agenda tersebut sebagai silaturahmi dan forum pertukaran pandangan.

Empat Perwira Tinggi Polri Terseret Kasus Penyadapan

Kasus dugaan penyadapan ilegal mencuat setelah Bareskrim Polri mengungkap adanya penggunaan sistem penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Perkara tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.

Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Asep menyebut nomor-nomor telepon yang menjadi sasaran dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Penyadapan tersebut, menurut penyidik, tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026. Peristiwa itu kemudian dilaporkan oleh seorang petugas yang mengetahui dugaan tindakan tersebut pada 30 Oktober 2026.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa sepuluh saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Pada awal pengungkapan kasus, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Perkembangan berikutnya, pada 5 November 2026, penyidik menetapkan mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabakmon) Polri, Irjen Slamet Uliandi, sebagai tersangka keempat. Ia diduga berperan memberikan izin penyadapan sekaligus penghapusan berkas hasil penyadapan.

Dengan demikian, perkara tersebut kini menyeret empat perwira tinggi Polri. Penetapan tersangka itu menjadi bagian dari proses penyidikan yang masih terus berjalan.

Terancam Hukuman Berlapis

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana. Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindakan melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Pasal tersebut memuat ancaman pidana maksimal sepuluh tahun penjara.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait akses tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain untuk memperoleh informasi elektronik. Ancaman pidananya maksimal enam tahun penjara.

Para tersangka juga dijerat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.

Bareskrim menegaskan bahwa penanganan perkara masih berada dalam tahap penyidikan. Proses hukum terhadap para tersangka, menurut pihak kepolisian, akan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Pengusutan kasus ini masih menjadi perhatian publik, terutama karena dugaan penyadapan disebut menyasar Presiden, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, hingga pengusaha. Penyidikan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap secara terang rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

* * *

(Berita ini diolah dari berbagai sumber, termasuk Tribun News, keterangan Sekretariat Presiden, dan pemberitaan media nasional)