PP HDMI Desak Pemerintah Tinjau Harga BBM dan Perkuat Anggaran Pendidikan
Jakarta, Swarnaberita.com – Pengurus Pusat Himpunan Da’i Muda Indonesia (PP HDMI) meminta Pemerintah Republik Indonesia segera mengevaluasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah tren penurunan harga minyak mentah dunia. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional sekaligus meringankan beban masyarakat.
Ketua Umum PP HDMI, Dr. Derysmono, B.Sh., S.Pd.I., M.A., menyatakan pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap dinamika ekonomi global, termasuk dalam penetapan harga BBM.
Menurutnya, ketika harga minyak dunia mengalami penurunan, sudah semestinya pemerintah melakukan penyesuaian terhadap harga BBM di dalam negeri. Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, kata dia, dapat membantu menekan biaya distribusi barang, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta meningkatkan daya beli masyarakat.
“Evaluasi harga BBM menjadi langkah yang relevan untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya saat dihubungi redaksi Swarnaberita, Rabu pagi.
Derysmono menambahkan, dampak penyesuaian harga BBM tidak hanya dirasakan sektor transportasi, tetapi juga akan memengaruhi berbagai sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal negara.
Selain menyoroti kebijakan energi, PP HDMI juga mendorong pemerintah agar meningkatkan alokasi anggaran pendidikan serta mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan, khususnya di wilayah pelosok, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sekretaris Jenderal PP HDMI, Ust. Umar Farouq, Lc., M.A., menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Ia menilai masih banyak sekolah di daerah terpencil yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari ruang belajar yang layak, ketersediaan buku, fasilitas teknologi, tenaga pendidik yang memadai, hingga sarana penunjang pendidikan lainnya.
“Pemerataan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas agar setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak,” ungkap Umar Farouq.
PP HDMI berharap peningkatan anggaran pendidikan tidak hanya sebatas angka dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program yang menyentuh kebutuhan sekolah, madrasah, pesantren, guru, dan peserta didik, terutama di daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses pendidikan.
Di akhir pernyataannya, PP HDMI mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal kebijakan publik agar semakin berpihak kepada kepentingan rakyat, memperkuat keadilan sosial, serta mewujudkan sistem pendidikan yang merata, berkualitas, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
