Syarikat Islam Mencari Nakhoda: Menguji Rekam Jejak dan Masa Depan Perjuangan

Oleh: MS. Tjik. NG
Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Ketua Ikatan Alumni Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (IKA-KAMSRI)

* * *

Menjelang Kongres Nasional Majelis Tahkim Syarikat Islam (SI) ke-42 di Surabaya, 18–20 Oktober 2026, persoalan kepemimpinan organisasi ini layak dibicarakan lebih jauh daripada sekadar siapa yang akan menduduki kursi tertinggi. Kongres merupakan momentum untuk menguji kembali arah perjuangan, kualitas kaderisasi, dan kemampuan SI menjawab tantangan zaman.

Tema “Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati” mengandung pesan penting: perjuangan tidak boleh berhenti pada kebanggaan terhadap masa lalu. Kemerdekaan sejati juga menuntut kemandirian ekonomi, penguatan posisi masyarakat kecil, dan kemampuan membangun kesejahteraan secara berkelanjutan.

Karena itu, pertanyaan mendasar bagi SI bukan hanya siapa calon nakhoda berikutnya, melainkan siapa yang mampu mengubah warisan sejarah menjadi kekuatan nyata bagi umat dan bangsa.

Sejarah sebagai tanggung jawab

SI lahir dari pergulatan ekonomi masyarakat pribumi pada awal abad ke-20. Gerakan Sarekat Dagang Islam yang dirintis Haji Samanhudi berkembang menjadi kekuatan sosial dan politik yang turut membangun kesadaran kebangsaan. Di bawah H.O.S. Tjokroaminoto, organisasi ini menjadi ruang pertemuan antara solidaritas ekonomi, pendidikan, pemikiran Islam, dan perjuangan kemerdekaan.

Sejarah tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah anggota atau ketokohan pemimpin. Ada gagasan yang menggerakkan, kader yang mengorganisasikan, dan kebutuhan masyarakat yang diperjuangkan.

Namun, sejarah besar tidak otomatis menjamin relevansi pada masa kini. Organisasi dapat kehilangan pengaruh ketika gagal merawat kaderisasi, memperbarui strategi, dan menjawab perubahan sosial. Karena itu, kebesaran SI pada masa lalu seharusnya menjadi tanggung jawab untuk membangun masa depan, bukan sekadar bahan nostalgia.

Di tengah ketimpangan ekonomi, konsentrasi kekuatan pasar, dan perubahan teknologi, cita-cita kemandirian ekonomi tetap relevan. Tantangannya adalah bagaimana cita-cita tersebut diterjemahkan menjadi program yang dapat dirasakan oleh anggota dan masyarakat.

Menguji figur, bukan mengultuskan jabatan

Dalam percakapan mengenai regenerasi kepemimpinan SI, Ferry Juliantono menjadi salah satu figur yang relevan untuk dinilai. Posisinya sebagai Sekretaris Jenderal SI dan Menteri Koperasi mempertemukan pengalaman organisasi dengan tanggung jawab pemerintahan di bidang yang berkaitan erat dengan ekonomi kerakyatan.

Pengalaman sebagai sekretaris jenderal dapat menjadi modal untuk memahami dinamika kepengurusan, koordinasi, konsolidasi, dan pelaksanaan program. Namun, pengalaman tersebut tidak otomatis menjadi jaminan keberhasilan sebagai pemimpin tertinggi.

Ketua umum atau presiden organisasi dituntut memiliki kapasitas lebih luas: menentukan arah strategis, membangun kepercayaan, mengelola perbedaan, dan menyiapkan kesinambungan kepemimpinan. Karena itu, rekam jejak Ferry perlu dinilai berdasarkan kontribusi yang dapat diverifikasi, bukan hanya jabatan yang pernah atau sedang diemban.

Apa yang telah dikerjakan untuk memperkuat organisasi? Sejauh mana konsolidasi berjalan? Program apa yang memberikan manfaat nyata bagi anggota? Bagaimana ruang kritik dan partisipasi dibangun?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya berlaku bagi semua calon. Dengan demikian, kongres menjadi arena pertukaran gagasan dan pengujian kapasitas, bukan sekadar pertarungan popularitas atau dukungan kelompok.

Dari jabatan menuju dakwah ekonomi

Jabatan Menteri Koperasi yang diemban Ferry menghadirkan relevansi tersendiri. Koperasi memiliki hubungan historis dengan cita-cita ekonomi kerakyatan: solidaritas, kerja sama, dan penguatan kemampuan masyarakat mengelola kegiatan ekonomi secara mandiri.

Dalam Diskusi Publik Pra-Kongres Nasional SI ke-42 pada 5 Oktober 2026, Ferry menegaskan pentingnya koperasi dalam transformasi ekonomi Indonesia. Gagasan ini sejalan dengan tema kongres, tetapi kesesuaian gagasan belum cukup untuk membuktikan keberhasilan pelaksanaan.

Kebijakan perkoperasian harus diukur melalui hasil, kualitas tata kelola, dan manfaat bagi masyarakat. Demikian pula, dakwah ekonomi SI tidak boleh berhenti sebagai slogan atau rangkaian kegiatan seremonial.

SI perlu membangun agenda yang konkret: memperkuat koperasi anggota, meningkatkan kapasitas saudagar, mengembangkan kewirausahaan, memperluas akses pasar, dan membangun jejaring antarpelaku usaha. Pendidikan literasi keuangan dan pendampingan usaha juga penting agar anggota tidak hanya menjadi peserta kegiatan, tetapi berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh.

Organisasi dapat bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan lembaga keuangan sesuai prinsip serta kebutuhan anggotanya. Namun, kemitraan harus berjalan tanpa mengorbankan independensi. Kebijakan pemerintah wajib mengutamakan kepentingan publik, sedangkan keputusan SI harus berpijak pada tujuan dan amanat organisasi.

Di sinilah dakwah ekonomi memperoleh makna substantif: bukan sekadar menyampaikan pesan tentang kemandirian, melainkan membantu masyarakat membangun kemampuan untuk mandiri.

Kaderisasi dan kepatuhan pada aturan

Masa depan SI tidak boleh bergantung pada satu figur. Organisasi yang sehat harus mampu melahirkan kader, memperkuat cabang dan wilayah, serta membangun kepemimpinan kolektif. Generasi muda perlu diberi kesempatan mengambil tanggung jawab, menyampaikan gagasan, dan mengembangkan inovasi.

Pemimpin yang baik bukan hanya mampu menjalankan program selama masa jabatannya, tetapi juga menyiapkan generasi penerus. Ketua umum bukan pemilik organisasi, melainkan pemegang mandat yang bekerja bersama seluruh unsur SI.

Pada saat yang sama, proses pemilihan harus berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan resmi Kongres Nasional ke-42. Persyaratan pencalonan dan mekanisme pemilihan harus diperiksa melalui dokumen yang berlaku, bukan berdasarkan asumsi atau kedekatan politik.

Prinsip ini berlaku bagi Ferry maupun calon lainnya. Tidak boleh ada keistimewaan, tetapi tidak pula boleh ada penilaian yang mengabaikan aturan. Kepatuhan terhadap AD/ART merupakan fondasi legitimasi pemimpin dan kepercayaan anggota.

Kongres yang bermartabat harus memberi ruang bagi perbedaan, menguji gagasan secara terbuka, dan menghormati hasil melalui mekanisme yang sah.

Nakhoda untuk masa depan

Siapa pun yang terpilih harus segera menerjemahkan tema dakwah ekonomi menjadi peta jalan yang terukur. Sasaran program, pembagian tanggung jawab, kebutuhan sumber daya, dan indikator keberhasilan perlu dirumuskan secara jelas. Transparansi keuangan, evaluasi berkala, serta pelaporan kepada anggota harus menjadi budaya organisasi.

Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau peserta. Yang lebih penting ialah apakah kemampuan kader meningkat, usaha anggota berkembang, koperasi semakin kuat, dan kehadiran SI memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, Ferry Juliantono layak menjadi bagian dari percakapan mengenai kepemimpinan SI berdasarkan pengalaman organisasi dan tanggung jawab publiknya. Namun, keputusan akhir harus bertumpu pada rekam jejak terverifikasi, integritas, kapasitas konsolidasi, gagasan program, dan pemenuhan persyaratan organisasi.

Pada akhirnya, SI tidak sekadar mencari nakhoda untuk memimpin sebuah kepengurusan. Organisasi ini sedang menentukan apakah warisan perjuangannya akan tetap menjadi kenangan sejarah atau kembali menjadi kekuatan yang bekerja bagi kemandirian ekonomi dan keadilan sosial.

Nakhoda yang dibutuhkan SI bukan semata-mata pemimpin dengan jabatan tinggi, melainkan pemimpin yang mampu membangun sistem, melahirkan kader, dan memastikan perjuangan tetap berjalan melampaui masa kepemimpinannya. Sebab, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh apa yang dicapainya ketika berkuasa, tetapi juga oleh kekuatan organisasi yang diwariskannya kepada generasi berikutnya.

* * *

Editor: Eko Arisandi