Sekretaris PS2PM: Pemerintah Harus Perkuat Pencegahan Karhutla
JAKARTA, SWARNABERITA.COM – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut laporan tersebut, terdapat 95 korporasi yang terindikasi melakukan pelanggaran dan diduga memiliki tanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9) malam.
“Kapolri melaporkan kepada saya ada 95 korporasi yang indikasinya mereka melanggar, mereka ikut bertanggung jawab atas kebakaran-kebakaran itu,” ujar Prabowo sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube PAN TV.
Prabowo menegaskan telah memberikan instruksi kepada Kapolri untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak apabila ditemukan bukti yang cukup.
Bahkan, Prabowo menyatakan pemerintah siap mencabut izin perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan proses hukum dan bukti yang kuat.
“Saya sudah kasih petunjuk Kapolri usut terus, jangan ragu-ragu. Begitu bukti sudah kuat, lapor ke saya, saya akan mencabut semua izin-izin mereka itu,” tegasnya.
Tegaskan Pengelolaan SDA untuk Kepentingan Rakyat
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung komitmennya terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945.
Ia menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada dalam penguasaan negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Prabowo juga menyampaikan kritik terhadap praktik pelaporan yang menurutnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan pihak tertentu merasa lebih kuat dibandingkan negara.
“Sekian puluh tahun laporan palsu, dia kira mereka bisa lebih hebat dari pemerintah NKRI. Ayo adu kekuatan, saya yakin rakyat di belakang saya,” kata Prabowo.
Prabowo Soroti Upaya Memicu Kegaduhan
Selain persoalan karhutla, Prabowo turut menyoroti adanya pihak-pihak tertentu yang disebut berupaya menciptakan kegaduhan dengan memanfaatkan masyarakat.
Menurut Prabowo, terdapat pihak yang membayar anak-anak untuk melakukan keributan, kemudian aktivitas tersebut direkam dan disebarluaskan melalui media sosial. Ia menilai pola tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran di dunia internasional dan berpengaruh terhadap persepsi mengenai iklim investasi Indonesia.
“Mereka ingin selalu bikin huru-hara, membayar anak-anak kita yang tidak mengerti apa-apa supaya bikin gaduh. Difoto, divideokan, disebarkan ke seluruh dunia supaya orang-orang takut untuk investasi di Indonesia,” ujarnya.
PS2PM: Pemerintah Harus Perkuat Pencegahan Karhutla
Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Pusat Studi Siyasah dan Pemberdayaan Masyarakat (PS2PM), Januariansyah Arfaizar, menilai pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan dan pengawasan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera, Kalimantan dan seluruh wilayah yang ada di Indonesia.
Menurutnya, karhutla merupakan persoalan yang berulang dan tidak semestinya terus terjadi setiap tahun tanpa adanya pembenahan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat.
“Pemerintah harus bertanggung jawab penuh dan memiliki pengamanan yang kuat, karena kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia ini bukan kali pertama. Hampir setiap tahun terjadi. Jangan sampai ini terulang dan selalu terulang,” ujar Januariansyah.
Sekretaris PS2PM yang juga ketua LPPM STAIYO ini menambahkan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi. Pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat perlu memperkuat upaya pencegahan serta memastikan pengelolaan kawasan hutan dan lahan dilakukan secara bertanggung jawab.
Persoalan karhutla, menurutnya, perlu ditempatkan sebagai agenda serius dalam perlindungan lingkungan sekaligus menjaga kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.
