Ferry Juliantono dan Tantangan Kepemimpinan Baru Syarikat Islam

Oleh: MS. Tjik. NG
Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Ketua Ikatan Alumni Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (IKA-KAMSRI)

* * *

Menjelang Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 di Surabaya, 18–20 Oktober 2026, Syarikat Islam (SI) menghadapi momentum penting untuk menentukan arah perjuangannya. Pergantian kepemimpinan tidak semestinya dipahami sekadar sebagai pergiliran jabatan, tetapi sebagai kesempatan menguji relevansi organisasi dalam menjawab persoalan ekonomi, sosial, dan kebangsaan.

SI lahir dari pergulatan ekonomi masyarakat pribumi pada awal abad ke-20. Gerakan yang berawal dari solidaritas pedagang ini berkembang menjadi kekuatan sosial-politik yang turut membangun kesadaran kebangsaan. Warisan tersebut bukan sekadar kebanggaan historis, melainkan tanggung jawab untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat masa kini.

Dalam konteks itu, Ferry Juliantono menjadi salah satu figur yang relevan diperbincangkan. Posisinya sebagai Sekretaris Jenderal SI dan Menteri Koperasi menghadirkan persilangan pengalaman organisasi dan tanggung jawab publik yang berkaitan dengan agenda ekonomi kerakyatan. Namun, relevansi pengalaman tersebut tetap harus diuji melalui rekam jejak, integritas, dan gagasan yang ditawarkan.

Pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata apakah Ferry layak memimpin SI, melainkan apakah kepemimpinan baru mampu membawa organisasi ini keluar dari rutinitas kelembagaan menuju gerakan ekonomi dan kebangsaan yang lebih nyata.

Menguji pengalaman dan kapasitas

Ferry memiliki pengalaman dalam berbagai organisasi yang berkaitan dengan aktivisme, petani, koperasi, dan demokrasi. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal untuk memahami persoalan masyarakat, membangun jejaring, serta mengelola dinamika organisasi.

Namun, jabatan dan pengalaman tidak otomatis membuktikan keberhasilan. Ukuran yang lebih substantif ialah kontribusi apa yang telah dihasilkan, bagaimana perbedaan dikelola, dan sejauh mana program memberikan perubahan nyata.

Posisinya sebagai Sekretaris Jenderal SI memberikan pengalaman internal dalam koordinasi, komunikasi antarpengurus, dan pelaksanaan keputusan organisasi. Akan tetapi, memimpin sekretariat berbeda dari memimpin keseluruhan organisasi. Pemimpin tertinggi harus mampu menentukan arah strategis, menyatukan kepentingan, membangun kepercayaan, dan menyiapkan regenerasi.

Karena itu, pengalaman Ferry patut menjadi bahan pertimbangan, tetapi bukan jaminan otomatis bagi keberhasilan kepemimpinan. Penilaian harus didasarkan pada kinerja yang dapat diverifikasi dan kemampuan menerjemahkan pengalaman menjadi kekuatan kolektif.

Prinsip ini semestinya berlaku bagi semua calon. Kongres perlu menjadi ruang pengujian gagasan, bukan sekadar pertarungan popularitas atau dukungan kelompok. Setiap calon perlu menjelaskan arah organisasi, prioritas program, kebutuhan sumber daya, serta indikator yang memungkinkan anggota menilai hasil kepemimpinannya.

Koperasi dan dakwah ekonomi

Jabatan Menteri Koperasi yang diemban Ferry memiliki hubungan historis dengan akar perjuangan SI. Gerakan Sarekat Dagang Islam yang dirintis Haji Samanhudi tumbuh dari kebutuhan memperkuat solidaritas pedagang pribumi dan memperbaiki posisi ekonomi mereka. Sejarah ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi merupakan bagian penting dari perjuangan memperoleh martabat dan kebebasan.

Persoalan tersebut tetap relevan. Pelaku usaha mikro menghadapi keterbatasan akses pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan peningkatan keterampilan. Petani serta produsen kecil juga membutuhkan penguatan posisi tawar agar memperoleh manfaat yang lebih adil dari kegiatan ekonomi.

Koperasi dapat menjadi instrumen untuk menjawab tantangan tersebut apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan anggota. Dalam diskusi publik pramuktamar SI pada 5 Oktober 2026, Ferry membahas hubungan koperasi dengan transformasi ekonomi Indonesia. Gagasan ini sejalan dengan tema kongres, “Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati”.

Namun, kesamaan gagasan tidak otomatis membuktikan keberhasilan. Kebijakan pemerintah harus diukur berdasarkan hasil, sedangkan program organisasi perlu dievaluasi melalui manfaat yang dirasakan anggota dan masyarakat.

SI perlu menerjemahkan dakwah ekonomi menjadi program konkret: penguatan koperasi anggota, pendidikan kewirausahaan, peningkatan kapasitas saudagar, perluasan akses pasar, dan pengembangan jejaring usaha. Dakwah tidak cukup berupa ceramah tentang kemandirian, tetapi harus hadir melalui pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, dan pembentukan etika bisnis yang bertanggung jawab.

Di sinilah tantangan kepemimpinan baru: memastikan agar dakwah ekonomi tidak berhenti sebagai slogan kongres, melainkan berkembang menjadi ekosistem usaha yang memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat.

Menjaga independensi organisasi

Persilangan jabatan pemerintahan dan kepemimpinan organisasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Pengalaman pemerintahan dapat memperkaya pemahaman tentang kebijakan dan tata kelola, sedangkan pengalaman organisasi dapat membantu memahami kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, kedua ranah memiliki mandat berbeda. Menteri bertanggung jawab menjalankan kewenangan pemerintahan berdasarkan peraturan dan kepentingan publik. Pemimpin SI bertanggung jawab kepada organisasi, AD/ART, keputusan kolektif, dan amanah anggota.

Batas tersebut harus dijaga. Kemitraan dengan pemerintah penting sepanjang mendukung tujuan organisasi, tetapi SI tetap harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan kritik dan menentukan sikap. Jabatan publik tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran kelayakan memimpin organisasi kemasyarakatan.

Karena itu, penilaian terhadap Ferry juga perlu memperhatikan integritas, transparansi, dan kemampuannya mengelola potensi konflik kepentingan. Ini bukan semata-mata persoalan personal, melainkan prinsip tata kelola yang sehat.

Organisasi yang kuat bukan organisasi yang selalu dekat dengan kekuasaan, melainkan organisasi yang mampu bekerja sama tanpa kehilangan daya kritis dan kemandiriannya. SI perlu memastikan bahwa hubungan dengan pemerintah memperluas manfaat bagi masyarakat, bukan menjadikan organisasi bergantung pada akses politik.

Lima program prioritas yang terukur

Kepemimpinan baru SI perlu diuji melalui program yang terukur, bukan semata-mata melalui visi yang terdengar meyakinkan. Sedikitnya terdapat lima prioritas yang dapat dijadikan kontrak kinerja kepengurusan selama lima tahun.

Pertama, konsolidasi organisasi dan pendataan kader. Dalam tahun pertama, SI perlu membangun basis data keanggotaan yang terintegrasi, memetakan kondisi cabang dan wilayah, serta menyusun indikator keaktifan organisasi. Pada akhir tahun kedua, setiap wilayah dan cabang yang telah terverifikasi ditargetkan memiliki rencana kerja dan laporan kegiatan berkala. Dengan demikian, kekuatan SI dapat diukur berdasarkan aktivitas dan kontribusi kader, bukan sekadar angka keanggotaan.

Kedua, kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan. SI perlu menyelenggarakan pendidikan kader secara berjenjang, mengembangkan sekolah kepemimpinan, dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda. Target awal yang dapat dipertimbangkan ialah melatih sedikitnya 1.000 kader kepemimpinan dalam lima tahun. Keberhasilannya dinilai berdasarkan peningkatan kompetensi, keterlibatan dalam program, dan kesiapan kader memimpin organisasi. Angka tersebut merupakan usulan target yang perlu disesuaikan dengan kapasitas organisasi.

Ketiga, penguatan ekonomi anggota. Dalam lima tahun, SI dapat menargetkan pembinaan 10.000 usaha mikro, kecil, dan menengah milik anggota atau masyarakat binaan melalui pendampingan manajemen, literasi keuangan, digitalisasi, dan perluasan akses pasar. Program ini perlu dilaksanakan secara bertahap, dengan pendataan awal dan evaluasi tahunan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya jumlah usaha yang dibina, melainkan peningkatan omzet, keberlanjutan usaha, akses pasar, dan penciptaan lapangan kerja.

Keempat, pengembangan koperasi dan jaringan saudagar. SI dapat memulai dengan memetakan koperasi yang sudah ada, memperbaiki tata kelolanya, dan membangun kemitraan antarpelaku usaha. Target lima tahun dapat berupa pengembangan 100 koperasi atau unit usaha kolektif yang memenuhi standar tata kelola, memiliki laporan keuangan, dan menjalankan usaha secara berkelanjutan. Target ini harus disesuaikan dengan hasil pemetaan kemampuan organisasi pada tahun pertama. Yang lebih penting daripada jumlahnya ialah koperasi tersebut benar-benar dimiliki, dikelola, dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.

Kelima, reformasi tata kelola dan akuntabilitas. Sejak tahun pertama, pengurus pusat perlu menerapkan pelaporan program dan keuangan secara berkala, menyusun indikator kinerja setiap bidang, serta mengadakan evaluasi tahunan yang dapat diakses anggota sesuai ketentuan organisasi. Setiap program prioritas harus memiliki penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, dan ukuran keberhasilan yang jelas.

Kelima agenda tersebut perlu dituangkan dalam peta jalan lima tahun yang disahkan melalui mekanisme organisasi. Pelaksanaannya harus dievaluasi secara berkala dan dilaporkan kepada anggota. Dengan cara ini, kongres tidak berhenti pada penetapan pimpinan, tetapi menghasilkan mandat kerja yang dapat diuji.

Target-target tersebut bukan klaim mengenai kondisi SI saat ini, melainkan usulan awal yang harus disesuaikan dengan hasil audit organisasi, kapasitas anggaran, dan kekuatan kader. Justru melalui pemetaan yang jujur, SI dapat menetapkan sasaran yang ambisius tanpa terjebak dalam janji yang sulit diwujudkan.

Kaderisasi dan legitimasi

Tantangan SI tidak berhenti pada penentuan figur. Organisasi ini membutuhkan sistem kaderisasi yang mampu melahirkan pemimpin baru dan menjaga kesinambungan perjuangan. Pemimpin yang kuat tidak akan menghasilkan perubahan berkelanjutan apabila struktur wilayah dan cabang lemah serta partisipasi kader terbatas.

Kepemimpinan baru perlu memprioritaskan konsolidasi, pendidikan kader, penguatan generasi muda, dan transparansi tata kelola. Ketua umum bukan pemilik organisasi, melainkan pemegang mandat yang bekerja bersama seluruh unsur SI.

Proses pemilihan juga harus berlandaskan AD/ART dan tata tertib kongres yang berlaku. Persyaratan pencalonan perlu diperiksa berdasarkan dokumen resmi, bukan asumsi atau kedekatan politik. Prinsip yang sama berlaku bagi Ferry maupun calon lainnya.

Kongres yang bermartabat bukan hanya menghasilkan pemimpin, tetapi juga memperkuat kepercayaan anggota terhadap mekanisme organisasi. Perbedaan harus dikelola secara dewasa, gagasan diuji secara terbuka, dan keputusan diterima melalui prosedur yang sah.

Pada akhirnya, legitimasi seorang pemimpin tidak cukup bersumber dari kemenangan dalam kongres. Legitimasi itu harus terus diperbarui melalui kinerja, keterbukaan, dan kesanggupan memenuhi mandat yang telah diberikan anggota.

Menentukan masa depan perjuangan

Ferry Juliantono menghadirkan pengalaman organisasi dan tanggung jawab pemerintahan yang relevan dengan agenda ekonomi SI. Namun, masa depan organisasi tidak boleh bergantung pada satu figur. Yang dibutuhkan ialah kepemimpinan dengan visi terukur, integritas, kemampuan membangun kerja kolektif, dan kesanggupan menyiapkan generasi penerus.

Keberhasilan SI harus diukur dari kemampuannya memperkuat kader, meningkatkan kemandirian ekonomi anggota, mengembangkan koperasi yang sehat, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Kebesaran sejarah hanya bermakna apabila menjadi energi untuk menjawab tantangan masa kini.

Karena itu, Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 seharusnya tidak hanya menjadi forum memilih pemimpin, tetapi juga momentum menyepakati arah perjuangan dan kontrak kinerja organisasi. SI perlu keluar dari kongres dengan peta jalan yang jelas, target yang realistis, mekanisme evaluasi yang terbuka, dan komitmen untuk menjaga independensi.

Pertanyaan terpenting bukan semata-mata siapa yang akan menjadi nakhoda, melainkan siapa yang memiliki gagasan, integritas, dan kemampuan membawa organisasi bergerak maju. Kepemimpinan yang baik bukan hanya menjanjikan perubahan, tetapi juga membangun sistem agar perubahan dapat berlangsung melampaui masa jabatan.

Syarikat Islam membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar mewarisi kebesaran sejarah, tetapi mampu mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi, sosial, dan kebangsaan yang terukur. Sebab, kepemimpinan sejati bukan hanya tentang apa yang dicapai selama memegang jabatan, melainkan juga tentang sistem yang dibangun, kader yang dilahirkan, dan manfaat yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

* * *

Editor: Eko Arisandi