JAKARTA, SWARNABERITA.COM – Pergantian kepemimpinan di sebuah daerah semestinya tidak berarti memulai semuanya dari awal. Bagi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pemimpin baru justru perlu melanjutkan pekerjaan yang belum tuntas dari pemerintahan sebelumnya, selama program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Prinsip itu tercermin dari cara Pramono melihat berbagai persoalan Jakarta yang diwariskan oleh para gubernur terdahulu. Dalam sebuah video yang tayang pada Desember 2025, Pramono menceritakan bahwa dirinya memilih berkomunikasi dengan sejumlah mantan gubernur untuk mengetahui pekerjaan apa saja yang masih perlu diselesaikan.

Menurutnya, pembangunan Jakarta tidak seharusnya dibatasi oleh siapa yang memulai sebuah program. Yang jauh lebih penting adalah memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi warga.

Sejumlah persoalan yang disinggung Pramono antara lain tiang monorel yang merupakan peninggalan era Sutiyoso, persoalan akses transportasi menuju Jakarta International Stadium (JIS) yang dibangun pada masa Anies Baswedan, serta persoalan Rumah Sakit Sumber Waras dan penataan Kalijodo yang berkaitan dengan pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Tidak Semua Harus Menjadi Legasi Gubernur

Bagi Pramono, salah satu hambatan dalam membangun Jakarta adalah kecenderungan mempertahankan ego sektoral maupun ego kelembagaan.

Ia mencontohkan pengembangan kawasan JIS dan Ancol. JIS telah menjadi salah satu fasilitas penting Jakarta, tetapi manfaatnya akan lebih besar jika akses menuju kawasan tersebut terintegrasi dengan transportasi dan fasilitas di sekitarnya.

Karena itu, Pemprov DKI mendorong pembangunan konektivitas JIS–Ancol. Pemerintah menyebut persoalan koordinasi antarentitas sebelumnya menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan konektivitas tersebut.

Pramono kemudian menyampaikan gagasan yang cukup sederhana: tidak semua pembangunan harus diberi label sebagai legasi pemimpin yang sedang menjabat.

Saat berbicara mengenai program penataan kawasan Kalijodo, misalnya, Pramono menegaskan bahwa keberlanjutan program lebih penting daripada siapa yang namanya tercatat dalam sejarah.

“Apakah itu legasi saya? Nggak. Itu legasinya Pak Ahok,” kata Pramono sebagaimana dikutip dalam materi video tersebut.

Pernyataan itu menggambarkan cara pandang bahwa pembangunan seharusnya tidak berhenti hanya karena terjadi pergantian pemimpin.

Melanjutkan yang Baik, Menyelesaikan yang Belum Tuntas

Dalam sejumlah kesempatan, Pramono juga menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang berasal dari pemerintahan sebelumnya.

Tiang-tiang monorel di kawasan Rasuna Said, misalnya, menjadi salah satu pekerjaan yang kemudian ditangani. Begitu pula persoalan Sumber Waras dan pengembangan akses menuju JIS.

Untuk JIS, Pramono menilai pembangunan stadion saja belum cukup. Infrastruktur pendukung, terutama transportasi, juga harus disiapkan agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Karena itu, konektivitas JIS dengan Ancol menjadi salah satu proyek yang didorong. Selain menghubungkan dua kawasan, akses tersebut juga diarahkan untuk membantu mengatasi persoalan parkir dan kepadatan lalu lintas ketika JIS digunakan untuk berbagai kegiatan besar.

Pembangunan JPO JIS–Ancol sendiri kemudian diwujudkan melalui kerja sama lintas pihak. Pemprov DKI menyebut panjang keseluruhan akses mencapai 466 meter, yang terdiri atas jembatan dan jalur pedestrian.

Kepentingan Warga di Atas Ego Politik

Pesan yang ingin disampaikan Pramono sebenarnya sederhana: pembangunan kota tidak boleh terjebak pada persoalan siapa yang menggagas dan siapa yang meresmikan.

Sebuah program yang baik semestinya dilanjutkan. Program yang belum selesai perlu dituntaskan. Sementara kebijakan yang terbukti tidak lagi relevan tentu dapat dievaluasi dan diperbaiki.

Dalam konteks Jakarta, keberlanjutan pembangunan menjadi penting karena persoalan kota tidak mengenal batas periode jabatan. Kemacetan, transportasi, fasilitas publik, tata ruang, kesehatan, hingga persoalan ekonomi masyarakat merupakan pekerjaan jangka panjang.

Karena itu, pergantian gubernur seharusnya bukan menjadi momentum untuk menghapus seluruh jejak pemerintahan sebelumnya. Yang diperlukan justru kemampuan untuk memilah mana yang harus dilanjutkan, mana yang harus diperbaiki, dan mana yang memang perlu dihentikan.

Pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu membutuhkan siapa yang paling sering disebut sebagai pencetus sebuah program. Yang lebih penting adalah apakah program tersebut benar-benar bekerja dan manfaatnya sampai kepada warga.