GUNUNGKIDUL, SWARNABERITA.COM – Penguatan demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pelaksanaan pemilihan umum. Kesadaran politik, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta keberanian mengawasi kebijakan pemerintah menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan berkeadaban.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gunungkidul di Balai Kalurahan Nglegi, Kapanewon Patuk, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Demokrasi Menuju Gunungkidul yang Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban” ini diikuti oleh unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda di wilayah Kalurahan Nglegi.

Hadir sebagai salah satu narasumber, Dr. Januariansyah Arfaizar, S.H.I., M.E., dosen STAI Yogyakarta yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STAI Yogyakarta serta aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Siyasah dan Pemberdayaan Masyarakat (PS2PM).

Dalam pemaparannya, Januariansyah mengangkat materi bertajuk “Memperkuat Demokrasi dari Desa: Pendidikan Politik, Partisipasi Masyarakat, dan Etika Berdemokrasi.”

Ia menjelaskan bahwa demokrasi tidak boleh dipahami sebatas aktivitas masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih pemimpin. Lebih dari itu, demokrasi harus hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui keterlibatan warga dalam menyampaikan aspirasi, mengikuti musyawarah, mengawasi kebijakan publik, hingga ikut menentukan arah pembangunan.

Menurutnya, berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti pembangunan jalan lingkungan, akses air bersih, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM, hingga pengelolaan lingkungan, sesungguhnya memiliki keterkaitan erat dengan proses politik dan kebijakan publik.

“Demokrasi tidak boleh berhenti pada kegiatan mencoblos saat pemilu. Demokrasi harus hidup dalam kesadaran masyarakat, partisipasi warga, pengawasan terhadap pemerintah, dan keterlibatan dalam menentukan arah pembangunan,” menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan dalam materinya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat agar mampu menggunakan hak politik secara cerdas dan bertanggung jawab. Masyarakat perlu mempertimbangkan rekam jejak, integritas, kemampuan, serta program kerja calon pemimpin, bukan sekadar popularitas ataupun iming-iming materi.

Dalam konteks tersebut, Januariansyah mengingatkan bahaya politik uang yang dapat merusak kualitas demokrasi. Transaksi politik sesaat, menurutnya, berpotensi menggeser pilihan masyarakat dari pertimbangan kepentingan publik menjadi sekadar keuntungan pribadi.

Selain itu, ia menyoroti persoalan hoaks dan disinformasi yang semakin mudah menyebar melalui media sosial. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi dengan memeriksa sumber, tanggal, konteks, serta kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.

Januariansyah turut mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi dan tidak seharusnya merusak hubungan sosial maupun persaudaraan antarsesama warga.

Menariknya, dalam perspektif Islam, ia mengaitkan etika berdemokrasi dengan nilai-nilai musyawarah, amanah, dan keadilan sebagaimana terkandung dalam QS. Asy-Syura ayat 38, QS. An-Nisa ayat 58, dan QS. Al-Ma’idah ayat 8.

Ia juga menegaskan bahwa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda memiliki peran strategis sebagai penjaga ruang demokrasi. Keteladanan, edukasi, serta kemampuan merawat kerukunan dinilai jauh lebih penting daripada mengarahkan masyarakat pada kepentingan politik partisan.

Lebih jauh, ia mengajak masyarakat untuk menjadikan empat cita-cita pembangunan Gunungkidul, yakni adil, makmur, lestari, dan berkeadaban, sebagai ukuran dalam menilai kebijakan publik. Pembangunan harus memberikan kesempatan yang setara, meningkatkan kesejahteraan, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjunjung tinggi etika dan penghormatan terhadap perbedaan.

“Jangan hanya menjadi masyarakat yang datang ke TPS untuk memilih pemimpin. Jadilah masyarakat yang ikut menentukan arah pembangunan, berani mengawasi kekuasaan, dan tetap menjaga persaudaraan meskipun berbeda pilihan politik,” tegasnya dalam pesan penutup materi.

Selain Januariansyah, kegiatan tersebut juga menghadirkan Antok, S.Kom., M.M., Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul. Kehadiran unsur akademisi dan penyelenggara pemilu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai demokrasi, partisipasi politik, serta penyelenggaraan pemilu.

Kegiatan dibuka oleh Wasdiyanta selaku Lurah Kalurahan Nglegi, Kapanewon Patuk. Sementara itu, dari pihak Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul hadir Basirahayu, S.IP., M.IP., Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Melalui kegiatan pendidikan politik ini, Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul mendorong peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, pentingnya partisipasi dalam proses politik, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik.

Pendidikan politik di tingkat kalurahan diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan sosialisasi semata, tetapi menjadi langkah nyata dalam membangun masyarakat yang kritis, partisipatif, bertanggung jawab, dan mampu menjaga demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Sebab, demokrasi yang kuat tidak hanya lahir dari lembaga negara dan penyelenggara pemilu, tetapi juga tumbuh dari kesadaran warga di tingkat paling dekat dengan kehidupan masyarakat, yakni desa atau kalurahan.