Belanja Negara Diproyeksi Membengkak Rp99,7 Triliun, Pemerintah Pastikan APBN 2026 Tetap Sehat
Jakarta, Swarnaberita.com – Pemerintah memproyeksikan belanja negara dalam APBN 2026 meningkat hingga Rp99,7 triliun dari pagu awal. Tambahan anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, memperkuat layanan publik, hingga menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, outlook belanja negara tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Dengan demikian, belanja negara diproyeksikan bertambah sekitar Rp99,7 triliun atau naik 2,6 persen dari target awal. Secara tahunan, angka tersebut juga tumbuh 14,8 persen.
Menurut Purbaya, kenaikan belanja terutama berasal dari belanja pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp3.245,5 triliun, meningkat dari pagu awal Rp3.149,7 triliun. Peningkatan paling besar terjadi pada belanja Kementerian/Lembaga yang naik menjadi Rp1.630,4 triliun dari sebelumnya Rp1.510,5 triliun.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) menjadi Rp696,9 triliun atau sekitar 100,6 persen dari pagu awal sebesar Rp693 triliun.
“Outlook belanja ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan, menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, penanggulangan bencana, dan tambahan otonomi khusus,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan, proyeksi tersebut juga telah memperhitungkan tambahan anggaran sebesar Rp132 triliun untuk memenuhi berbagai kewajiban pemerintah, termasuk pembayaran subsidi dan kompensasi.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga mengusulkan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L), maupun sebaliknya. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pembiayaan jaminan sosial, sektor kesehatan, sekaligus meningkatkan kapasitas kementerian dan lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Purbaya menegaskan, APBN 2026 tetap diposisikan sebagai instrumen utama pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meredam dampak gejolak ekonomi global.
Menurutnya, APBN berfungsi sebagai shock absorber yang mampu mempertahankan daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia mencontohkan kebijakan pemerintah yang tetap menahan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak dunia melonjak.
“Kita buktikan saat harga minyak dunia tinggi, pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tetapi bagi pemerintah langkah itu penting untuk menjaga stabilitas sehingga ekonomi tetap bisa tumbuh,” katanya.
Ke depan, APBN juga akan terus mendukung berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, revitalisasi sekolah, cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, hingga pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Sementara itu, berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja negara, pemerintah memperkirakan defisit APBN 2026 mencapai Rp734,3 triliun atau setara 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar 2,68 persen.
Meski demikian, Purbaya optimistis realisasi defisit masih dapat dikendalikan sehingga tetap berada dalam batas aman dan mampu menjaga kredibilitas fiskal pemerintah.
“APBN 2026 tetap dijaga sehat dan berkelanjutan dengan pembiayaan yang efisien serta defisit yang terkendali. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter juga akan terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sektor keuangan,” pungkasnya.
*
Sumber: Kontan
Foto: Kontan
