Rp757,8 Triliun untuk Pendidikan: Investasi Besar, Tantangan Lebih Besar
Yogyakarta, Swarnaberita.com – Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 mencapai Rp757,8 triliun. Angka fantastis ini digadang-gadang sebagai komitmen negara untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan berdaya saing global.
Alokasi dana tersebut terbagi ke dalam beberapa pos utama: Transfer ke Daerah (Rp253,4 T), Belanja Kementerian/Lembaga Pendidikan (Rp243,9 T), Mekanisme Bantuan Pemerintah/MBG (Rp223,6 T), serta Pembiayaan (Rp37 T).
Dana MBG senilai Rp223,6 triliun akan dinikmati oleh 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menargetkan revitalisasi 11.686 sekolah serta pengembangan sembilan sekolah unggulan baru.
Dari pos pembiayaan, tersedia beasiswa LPDP untuk 4.000 mahasiswa, 452 riset, 21 PTNBH existing, dan 2 PTNBH baru. Sementara Rp253,4 triliun dialokasikan untuk tunjangan guru, BOS, BOP PAUD, hingga tambahan penghasilan guru.
Meski begitu, sejumlah kalangan menilai bahwa tantangan dunia pendidikan Indonesia tidak hanya soal besarnya angka anggaran, melainkan efektivitas distribusinya.
Dosen STAI Yogyakarta, sekaligus Peneliti PS2PM Yogyakarta, Januariansyah Arfaizar, menilai anggaran besar ini harus benar-benar menjawab persoalan mendasar di lapangan.
“Pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah. Banyak sekolah di kota besar sudah digital, tetapi di pelosok masih ada siswa belajar di ruang kelas semi permanen. Guru honorer juga masih banyak yang menerima gaji di bawah UMR. Jika ini tidak segera dibenahi, Rp757,8 triliun hanya akan jadi angka tanpa makna,” ujarnya kepada Swarnaberita.com, Jumat (22/8/2025).
Ia juga menyoroti minimnya alokasi untuk riset dan inovasi di perguruan tinggi. “Indonesia masih tertinggal jauh dari Malaysia dan Singapura dalam hal publikasi ilmiah maupun paten internasional. Padahal, SDM unggul tidak hanya dilahirkan di ruang kelas, tetapi juga di laboratorium riset dan inovasi,” tambahnya.
Publik kini menunggu realisasi dari janji besar ini. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah ditantang untuk memastikan anggaran pendidikan tidak hanya berhenti pada laporan proyek, tetapi benar-benar menyentuh guru, siswa, dan mahasiswa.
“Anggaran besar adalah modal, bukan jaminan. Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian mereformasi sistem adalah kuncinya. Kalau tidak, investasi ini bisa berubah menjadi ilusi,” tutup Januariansyah Arfaizar.
