KH Abdul Muhaimin: KPK Harus Transparan, Jangan Jadikan NU Kambing Hitam Kasus Haji
Titik nadir Reputasi NU akibat ulah KPK dalam penanganan kasus haji 2024-2025 yang tidak adil dan tidak transparan…, A’wan PBNU Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka*
Yogyakarta, Swarnaberita.com – Rencana KPK menelusuri aliran dana korupsi kuota tambahan haji 2023-2024 ke PBNU membuat banyak kiai NU, miris dan prihatin. Manuver KPK , sangat merugikan sejarah NU yang telah memiliki sejarah panjang dalam perjuangan melahirkan, merawat dan menyelamatkan tetap tegaknya NKRI dalam berbagai titik kritis existensi bangsa Indonesia.
KPK yang telah lama diragukan profesionalitasnya seolah olah mencari kambing hitam untuk dikorbankan dengan melakukan character Assasination dengan mengorbankan pihak lain sehingga menimbulkan kecurigaan kuat adanya agenda tersembunyi drive operasi intelejen untuk merusak marwah NU sebagai tonggak keutuhan NKRI.
Hal ini diungkap oleh KH Abdul Muhaimin, A’wan PBNU 2022-2027, yang menyatakan bahwa para Kiai sepuh dan warga NU merasakan keresahan yang mendalam atas massivnya pemberitaan negatif kasus hukum yang menimpa oknum elit PBNU.
Meski demikian, para kiai tetap konsisten mendukung tugas-tugas KPK dalam mengusut dan menuntaskan perkara dugaan korupsi haji yang melibatkan petinggi PBNU secara transparan dan adil yang menjangkau pihak lain diluar elit NU sehingga jelas tindak pidana dan tersangkanya.
“penelusuran aliran dana mestinya tidak hanya terfokus pada aspek administratif hukum perihal pengalihan kuota haji yang secara otomatis melibatkan dirjen haji sekaligus penyimpangan pengelolaan katering dan terlibatnya biro-biro perjalanan haji yang menangguk keuntungan besar dalam kemelut per-HAJI-an kemarin.
“Saya rasa, kami mendukung sepenuhnya tugas KPK, dalam penegakan hukum secara final untuk membongkar kasus yg merugikan puluhan ribu calon haji yang tertunda jadwal keberangkatannya. Oleh karena itu, Segera umumkan tersangkanya supaya tidak ada kesan KPK memainkan tempo yang membuat resah internal NU, khususnya warga,” kata Kiai Muhaimin.
“bila tidak segera diumumkan tersangka, dikesankan KPK sengaja merusak reputasi NU secara kelembagaan. Padahal, dugaan pelaku korupsi haji adalah oknum-oknum PBNU yang menyalahgunakan dan memanfaatkan kebesaran NU untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” sambungnya.
KH Abdul Muhaimin, aktivis GP Ansor NU tiga periode ini mewanti-wanti KPK supaya menghormati ulama-ulama dan warga NU akar rumput yang tidak tahu menahu tentang kasus dugaan korupsi tambahan kuota dan penyelenggaraan haji. Umumnya warga NU memahami haji adalah urusan kemenag dan para mitra penyelenggaranya.
“Di dalam PBNU itu ada ratusan ulama kiai yang murni berkhidmat untuk NU. Mereka orang sholeh. Di bawah, ada ribuan ulama, kiai, ustadz dan alumni pesantren yang bertugas menghidupkan agama dan menggerakkan kemaslahatan di bawah bendera jam’iyyah Nahdlatul Ulama,” ungkap Kiai Muhaimin.
“mereka semua tidak paham. Tapi mereka merasakan akibat dari bola salju dugaan korupsi petinggi PBNU yang terus menggelinding. Caci maki dan bullying di media sosial terhadap NU sungguh menyesakkan bagi mereka,” tambahnya.
KH Abdul Muhaimin, yang pernah berasa di posisi Presiden Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), 2003-2008, yang juga pendiri dan pengasuh PP Nurul Ummahat Kotagede, Yogyakarta, menyadari banyak terjadi pro-kontra di tengah-tengah warga NU daerah hingga kampung. Melalui media sosial whatsapp group dan facebook banyak beredar perang narasi dan komentar yang mayoritas mendukung proses penegakan hukum oleh KPK dan hanya sedikit yang membela para terduga.
Semua diakibatkan oleh ketidakjelasan dan ketidakpastian penetapan tersangka oleh KPK. Sehingga warga terbawa praduga dan spekulasi liar terhadap dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023-2024.
Mestinya pembelaan terhadap para terduga jangan bernada subyektif, emosional tetapi harus bermuara demi kebaikan dan kebersihan NU dari noda-noda personal. Karenanya, Kiai Muhaiman meminta kepada KPK agar segera menetapkan tersangka.
“kepada KPK, segera tetapkan tersangka, jangan dibikin serial drama. Jadi, siapapun yang terlibat segera dibuka dengan terang benderang, meskipun melibatkan elit sebagian kecil petinggi PBNU, sekalipun,” ujarnya.
“sepanjang proses hukum sesuai aturan, disertai bukti yang akurat dan nyata, masyayikh sepuh dan warga NU pasti mendukung langkah penegakan hukum oleh KPK,” pungkas kiai, aktivis gaek yang sejak mudanya tak pernah lepas jejak perjuangannya dalam barisan NU dan para ulama.
