DPRD di Sejumlah Provinsi Terima Tunjangan Perumahan Puluhan Juta, Publik Pertanyakan Prioritas Anggaran
Swarnaberita.com – Dilansir dari Kompas.com, tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi sorotan publik. Besaran anggaran yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai terlalu tinggi dan menimbulkan tanda tanya mengenai relevansi serta prioritas kebijakan di tengah semangat efisiensi belanja negara.
Data yang dihimpun memperlihatkan perbedaan signifikan antara tunjangan perumahan DPRD di sejumlah provinsi dengan upah minimum provinsi (UMP) yang berlaku di wilayah masing-masing.
Di DKI Jakarta, misalnya, pimpinan DPRD menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 78,8 juta per bulan. Sementara anggota mendapat Rp 70,4 juta, dengan perbandingan jauh di atas UMP Jakarta yang hanya Rp 5,3 juta.
Di Jawa Barat, tunjangan pimpinan DPRD berkisar Rp 65 juta hingga Rp 71 juta, sedangkan anggota Rp 62 juta. Padahal, UMP di provinsi ini berada di angka Rp 2,1 juta.
Sementara di Jawa Tengah, pimpinan DPRD memperoleh Rp 72,3 juta hingga Rp 79,6 juta, dengan anggota menerima Rp 47,7 juta. Lagi-lagi, kontras dengan UMP Jawa Tengah yang juga Rp 2,1 juta.
Adapun di Bali, tunjangan perumahan pimpinan DPRD berkisar Rp 45,5 juta hingga Rp 54 juta, sedangkan anggota Rp 37,5 juta. Jika dibandingkan, UMP Bali hanya Rp 2,9 juta.
Sedangkan di Jawa Timur, tunjangan pimpinan DPRD mencapai Rp 54,8 juta hingga Rp 57,7 juta, sementara anggota Rp 49,08 juta. Hal ini juga jauh melampaui UMP Jawa Timur yang sebesar Rp 2,3 juta.
Data ini memperlihatkan jurang ketimpangan yang mencolok antara tunjangan perumahan anggota DPRD dengan rata-rata penghasilan pekerja di masing-masing provinsi. Publik pun mempertanyakan urgensi nominal fantastis tersebut, terlebih di tengah berbagai tantangan ekonomi daerah dan kebutuhan masyarakat yang masih banyak belum terpenuhi.
Pengamat menilai, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD harus lebih diperketat agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan. Anggaran besar untuk fasilitas wakil rakyat dinilai perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan asas kepatutan, efisiensi, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.
